Jakarta – Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, telah kembali dibuka untuk lalu lintas setelah massa dari komunitas ojek online (ojol) yang menggelar unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS) membubarkan diri. Pembukaan kembali jalan protokol ini terpantau sejak pukul 15.15 WIB.
Pantauan di lokasi pada Rabu (14/1/2026) menunjukkan kendaraan bermotor kini dapat melintas dari kedua arah, baik dari Jalan MH Thamrin maupun Jalan Ridwan Rais, tanpa mengalami kemacetan berarti. Massa ojol dilaporkan membubarkan diri dengan tertib dan memilih berteduh di sisi jalan akibat hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut.
Tuntutan Massa Ojol
Unjuk rasa yang berlangsung di depan Kedubes AS ini menyuarakan beberapa tuntutan. Salah satunya adalah desakan agar Amerika Serikat membebaskan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro.
“Iya, salah satu tuntutan kami juga adalah bagaimana bebaskan Maduro,” ujar Ketua Umum Perhimpunan Ojek Online (O2) Indonesia, Cecep Saripudin, di lokasi unjuk rasa, Rabu (14/1).
Cecep juga meminta Pemerintah Indonesia untuk memberikan kecaman terhadap tindakan AS terhadap Venezuela, yang dianggapnya sebagai negara berdaulat dan demokratis. “Salah satunya juga kita juga meminta pemerintah hari ini memberikan satu, apa, kecaman lah terhadap Amerika yang dilakukan terhadap Venezuela karena Venezuela hari ini adalah negara yang demokratis, negara yang berdaulat,” tegasnya.
Perpres Regulasi Ojol Mendesak
Selain isu internasional, massa ojol juga menuntut perhatian serius dari Pemerintah Indonesia, khususnya terkait kesejahteraan mereka. Cecep mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menerbitkan peraturan presiden (perpres) mengenai regulasi ojol.
“Hari ini kami hadir meminta kepada Presiden untuk segera mengeluarkan perpres karena pada saat ini, sampai dengan hari ini, kawan-kawan ojek online penderitaannya sangat luar biasa. Potongan-potongannya sangat luar biasa,” ungkap Cecep.
Ia menambahkan, “Maka kami meminta negara hadir di dalam kesejahteraan kawan-kawan ojek online dengan mengeluarkannya satu regulasi atau yang disebut dengan perpres.”
