Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengakui bahwa konsesi tambang menjadi salah satu faktor yang memicu konflik di internal PBNU. Ia menyatakan bahwa konflik yang terjadi sebelumnya memiliki kompleksitas yang tinggi.
Konsesi Tambang sebagai Faktor Konflik
Gus Yahya menjelaskan, isu mengenai tambang memang kerap disebut sebagai penyebab konflik. Namun, ia menegaskan bahwa tambang bukanlah satu-satunya faktor.
“Kemudian mengenai tambang. Orang-orang mungkin agak ramai menyebutkan tambang sebagai sebab konflik dan sebagainya. Ini sebetulnya pengulangan juga, pernyataan saya selama ini, mungkin memang tambang menjadi salah satu faktor. Tapi pasti bukan satu-satunya, pasti bukan satu-satunya,” ujar Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (30/1/2026).
Ia menambahkan, isu yang berkembang seputar konsesi tambang sangat kompleks. “Karena isu yang berkembang juga kompleks. Semua orang tahu apa saja percakapan yang terjadi seputar ini. Kompleks, tambang bukan satu-satunya,” imbuhnya.
Status Izin Tambang dan Diskusi Internal
Lebih lanjut, Gus Yahya mengungkapkan bahwa izin tambang yang diberikan kepada PBNU hingga kini belum beroperasi. Menurutnya, diperlukan diskusi mendalam untuk menindaklanjuti persoalan ini.
“Sementara tambang itu sendiri sampai sekarang belum keluar hasil, belum. Jadi belum, belum ada operasi yang sesungguhnya berjalan mengenai tambang ini. Nah apakah ini akan dikembalikan atau tidak? Sebabnya apa dulu? Itu harus melalui diskusi yang dalam dan panjang di dalam NU sendiri, keinginan bermacam-macam,” jelasnya.
Terdapat perbedaan pandangan di kalangan PBNU mengenai pemberian izin tambang. Sebagian ada yang memilih untuk tidak terlibat karena ketidakpahaman, sementara yang lain berharap adanya pendapatan yang dapat digunakan untuk kemaslahatan.
“Ada kalangan yang mungkin ‘ udahlah nggak mau repot dengan soal tambang karena enggak ngerti sama sekali, ada yang berharap bahwa nanti akan ada revenue yang bisa digunakan untuk kemaslahatan dan lain sebagainya’. Ini semua harus didiskusikan, karena pasti enggak mungkin, saya, misalnya sebagai ketua umum membuat keputusan sendiri, Rais Aam membuat keputusan sendiri juga, tidak mungkin,” tuturnya.
Gus Yahya menekankan bahwa keputusan mengenai konsesi tambang harus diambil secara kolektif, melibatkan seluruh pihak, sebagaimana keputusan organisasi saat PBNU pertama kali menerima konsesi tersebut.
“Ini harus melalui diskusi yang panjang ya, dan melibatkan semua pihak. Harus menjadi keputusan bersama sebagaimana keputusan pada waktu dulu PBNU menerima, menyatakan menerima konsesi. Konsesi tambang ini juga bukan keputusan perorangan, tapi keputusan organisasi,” tegasnya.
Ia juga mengklarifikasi bahwa izin tambang diberikan oleh negara, dan PBNU tidak pernah memintanya.
Hubungan dengan Gus Ipul
Dalam kesempatan yang sama, Gus Yahya juga menanggapi isu hubungannya dengan Ketua PBNU bidang Pendidikan, Hukum, dan Media, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Ia memastikan tidak ada pertengkaran di antara mereka.
“Soal Saifullah Yusuf ya, siapa bilang kita berantem, saya nggak pernah berantem dengan Saifullah Yusuf sebetulnya ya. Dia ini teman lama. Ini persepsi dari mana? Ini saya kira persepsi dari medsos saja ya,” katanya.
Gus Yahya menambahkan, setelah konflik, semua kesepakatan bersama akan kembali ke kondisi semula. Ia menegaskan bahwa tidak ada masalah pribadi yang terlibat.
“Semuanya harus kembali ke default. Apalagi kalau soal pribadi ini sebetulnya ada ungkapan, nothing personal. Semuanya ini adalah soal, apa namanya, soal bisnis. Nothing personal, ya. Jadi enggak ada masalah pribadi sama sekali ini, dan ketika ada kesepakatan default ya default sudah,” tutupnya.
