Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan dukungan penuh kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya mengatasi kepadatan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Muara Angke, Jakarta. Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran aktivitas kepelabuhanan, keselamatan pelayaran, serta optimalisasi pelayanan bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan.
Identifikasi dan Pemetaan Kapal
Sejak awal tahun 2026, KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah aktif melakukan identifikasi terhadap kondisi kapal-kapal perikanan di Muara Angke. Tujuannya adalah untuk membedakan kapal yang memiliki izin aktif dan non-aktif.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, menjelaskan bahwa identifikasi ini dilakukan bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda DKI. “Sejak awal tahun 2026, petugas kami bersama dengan Dinas Kelautan perikanan Pemda DKI telah melakukan identifikasi kondisi kapal perikanan yang ada untuk mengetahui kapal dengan izin aktif atau non aktif. Di samping itu, kami sedang memetakan alur masuk dan keluar dari pelabuhan, untuk memudahkan akses nelayan dari atau ke fishing ground,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (30/1/2026).
Kegiatan identifikasi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk syahbandar di pelabuhan perikanan, unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Pengelola PPN Muara Angke, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Jakarta, serta petugas terkait lainnya.
Dampak Kepadatan dan Cuaca Buruk
Lotharia Latif menyoroti bahwa kepadatan kapal di Muara Angke menjadi perhatian serius pemerintah karena berpotensi mengganggu keselamatan pelayaran dan efisiensi operasional pelabuhan. Situasi ini diperparah dengan adanya cuaca buruk yang membuat banyak kapal enggan melaut.
“Saat ini cuaca buruk juga membuat banyak kapal belum berani melaut. Prinsip utama kami adalah menjamin keselamatan pelayaran sekaligus menjaga aktivitas perikanan tangkap tetap berjalan, sehingga kapal yang menumpuk di PPN Muara Angke harus ditata dengan baik,” imbuhnya.
Koordinasi dan Relokasi Kapal
Selain identifikasi, KKP juga intensif berkoordinasi dengan para pemilik kapal untuk merelokasi kapal-kapal yang saat ini tertahan di dermaga Muara Angke. Kapal-kapal tersebut diarahkan untuk melakukan tambat labuh di area sekitar PPN Muara Angke, dengan tetap memprioritaskan aspek keselamatan pelayaran.
Hal ini sejalan dengan penegasan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang menyatakan bahwa KKP akan terus memantau dan mengevaluasi kondisi kepelabuhanan di PPN Muara Angke secara berkala.
“Persoalan ini kita selesaikan bersama, Koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam penanganan kepadatan kapal ini. Penataan ini tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan kerja sama semua pihak, termasuk pemilik kapal, agar penataan berjalan tertib dan berkelanjutan,” pungkas Lotharia.
Dengan sinergi antara KKP dan Pemda DKI, diharapkan aktivitas di PPN Muara Angke dapat berjalan lebih tertib, aman, dan berkontribusi pada peningkatan produktivitas sektor perikanan tangkap nasional.
