JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan kembali posisi partainya sebagai kekuatan penyeimbang pemerintah. Menurutnya, sikap ini bukanlah sekadar netralitas atau abu-abu, melainkan sebuah keputusan ideologis yang diambil secara sadar dan bertanggung jawab.
Keputusan Ideologis sebagai Kekuatan Penyeimbang
Pernyataan tersebut disampaikan Megawati dalam pidatonya saat penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di Ancol, Jakarta Utara, pada Senin (12/1/2026). Ia menjelaskan bahwa peran sebagai kekuatan penyeimbang kekuasaan negara merupakan sebuah pilihan strategis.
“Kita secara sadar dan bertanggung jawab memilih posisi sebagai kekuatan penyeimbang kekuasaan negara. Ini bukan sikap netral. Ini bukan posisi abu-abu. Ini adalah keputusan ideologis,” ujar Megawati.
Presiden ke-5 Republik Indonesia ini menambahkan bahwa peran penyeimbang tidak bersifat negatif atau destruktif. Sebaliknya, ia melihatnya sebagai bentuk pengabdian politik.
“Kita mendukung setiap kebijakan negara yang berpihak kepada rakyat, yang menjamin keadilan sosial, memperkuat kedaulatan nasional, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup,” jelas Megawati.
Kewajiban Mengoreksi Kebijakan yang Bertentangan
Di sisi lain, Megawati menekankan bahwa PDIP memiliki kewajiban sejarah dan konstitusional untuk melakukan koreksi dan menentang kebijakan yang dinilai bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Ia mengingatkan bahwa dalam sistem demokrasi, pemerintahan bukanlah musuh personal, melainkan objek kritik kebijakan yang sah. Oleh karena itu, Megawati meminta seluruh kader PDIP untuk tidak bersikap reaktif dan destruktif.
“Kita tidak bertujuan menciptakan instabilitas, tetapi juga tidak akan membiarkan stabilitas dibangun dengan mengorbankan demokrasi, keadilan sosial, keadilan ekologis, dan kedaulatan rakyat,” tegas Megawati.
