Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan perdana ke Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah resmi menjabat sebagai kepala negara. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo menyampaikan sejumlah catatan perbaikan dan menekankan pentingnya percepatan pembangunan di kawasan strategis tersebut.
Kunjungan dan Sambutan Pejabat
Kunjungan Presiden Prabowo ke IKN dimulai pada Senin (12/1/2026) sore. Kedatangannya menyusul peresmian Sekolah Rakyat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan kilang terintegrasi RDMP Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur. Setelah tiba, Presiden Prabowo langsung menuju kawasan IKN dan bermalam di sana.
Setibanya di lokasi, Presiden disambut hangat oleh pejabat yang telah menanti, termasuk Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono. Turut mendampingi dalam penyambutan tersebut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan Angga Raka Prabowo. Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya, yang sudah berada di IKN lebih awal, juga turut menyambut kedatangan Presiden.
Paparan dan Koreksi dari Presiden
Presiden Prabowo mendengarkan paparan mengenai perkembangan pembangunan IKN dari Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono. Setelah mendengarkan paparan tersebut, Presiden memberikan beberapa koreksi yang bersifat membangun.
Hal ini diungkapkan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi dalam keterangan persnya kepada wartawan di SMA Taruna Nusantara, Malang, Jawa Timur, pada Selasa (13/1/2026). Menurut Prasetyo, koreksi tersebut disampaikan Presiden dalam rapat internal yang dihadiri oleh beberapa menteri.
“Bersama dengan beberapa menteri untuk tadi pagi mendapatkan update dari ketua OIKN berkenaan dengan progress pembangunan Ibu Kota Nusantara kita,” ujar Prasetyo.
Fokus pada Gedung Yudikatif dan Legislatif
Prasetyo Hadi menekankan komitmen kuat Presiden Prabowo untuk mempercepat pembangunan IKN, khususnya pada fasilitas yang akan digunakan oleh lembaga yudikatif dan legislatif. Harapannya, pembangunan gedung-gedung tersebut dapat diselesaikan pada tahun 2028.
“Bapak Presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk percepatan proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif yang harapannya bisa selesai di tahun 2028,” jelas Prasetyo.
Koreksi untuk Perbaikan dan Percepatan
Dalam rapat internal tersebut, Presiden Prabowo memberikan koreksi yang mencakup aspek desain hingga fungsi bangunan. Prasetyo Hadi menegaskan bahwa koreksi yang diberikan tidak bersifat khusus, melainkan ditujukan untuk perbaikan dan percepatan pembangunan.
“Jadi tadi masih ada beberapa hal yang Bapak Presiden memberikan koreksi terhadap pertama, misalnya, mengenai desain, mengenai fungsi dan diminta terus menerus OIKN dan Kementerian PU untuk memperbaiki,” kata Prasetyo.
“Catatannya adalah untuk perbaikan dan percepatan,” pungkasnya.
