Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan jaminan bahwa stok beras untuk wilayah yang terdampak bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh dipastikan aman setidaknya untuk enam bulan ke depan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Tito setelah melakukan konfirmasi dengan Perum Bulog mengenai ketersediaan stok komoditas pangan tersebut.
Tito menjelaskan, informasi mengenai ketersediaan stok beras ini diperolehnya saat menghadiri Apel Pembukaan Tim Satuan Tugas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berfokus pada Percepatan Aktivasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pascabencana Aceh. Acara tersebut dilangsungkan di Kompleks Perkantoran Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, pada Senin (5/1/2026).
Lebih lanjut, Mendagri mengungkapkan bahwa di beberapa daerah di Aceh, stok beras bahkan memiliki kapasitas untuk mencukupi kebutuhan selama lebih dari enam bulan. “Saya sendiri pernah nge-check langsung ke gudangnya Lhokseumawe, itu untuk Lhokseumawe, Bireuen, dan Aceh Utara ada 28 ribu ton di sana. Cukup untuk 9 bulan malah di sana,” ujar Tito.
Distribusi Menjadi Tantangan Utama
Meskipun stok beras dipastikan aman, Tito mengakui bahwa tantangan terbesar saat ini terletak pada aspek distribusi. Akses menuju beberapa wilayah bencana yang sulit menjadi kendala utama dalam penyaluran stok beras.
Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk segera memulihkan sektor pertanian di daerah-daerah yang terdampak bencana, sejalan dengan prioritas swasembada pangan nasional. “Nah ini beliau (Menteri Pertanian) sudah membuat program untuk menghidupkan kembali lahan-lahan sawah yang sudah ada, supaya normal, bahkan bisa dioptimalkan,” jelas Tito.
Bantuan Rumah Rusak dan Dana Tunggu Hunian
Di samping isu ketersediaan pangan, Tito juga menyinggung mengenai bantuan bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan akibat bencana, baik dalam kategori ringan, sedang, maupun berat. Ia menginstruksikan para kepala daerah untuk segera menyiapkan data masyarakat terdampak sebagai dasar penyaluran bantuan oleh pemerintah.
Pemerintah telah menyiapkan skema bantuan yang bervariasi. Masyarakat dengan rumah rusak ringan akan menerima bantuan sebesar Rp 15 juta, sementara untuk kategori rusak sedang, bantuan yang diberikan adalah Rp 30 juta. Bagi rumah yang mengalami kerusakan berat, termasuk yang hancur total, pemerintah akan menggantinya dengan penyediaan hunian tetap (huntap).
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan Dana Tunggu Hunian (DTH) untuk membantu masyarakat selama proses pembangunan hunian tetap berlangsung.
Peran Kepala Desa dalam Pendataan
Tito mengimbau para kepala daerah untuk memaksimalkan peran kepala desa atau keuchik dalam proses pendataan agar dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Menurutnya, kepala desa memiliki pemahaman mendalam mengenai kondisi warganya, termasuk mereka yang terdampak bencana dan mengalami kerusakan rumah.
“Saya mohon dengan segala hormat, kalau ingin cepat, tolonglah bereskan datanya ini. Dan kita buat simpel,” pungkas Tito, menekankan pentingnya kesederhanaan dan kecepatan dalam proses administrasi.
