Jakarta – Pemerintah terus menggenjot upaya pemulihan pascabencana di tiga provinsi Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan badan usaha milik negara (BUMN) untuk memastikan pembangunan hunian sementara dan pemulihan infrastruktur dasar berjalan cepat serta tepat sasaran.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memimpin rapat koordinasi untuk mengevaluasi progres pembangunan hunian, pemulihan fasilitas publik, serta pembagian peran kementerian dan BUMN. Rapat yang dihadiri perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Pengaturan BUMN, serta sejumlah BUMN konstruksi ini berfokus pada efektivitas pelaksanaan di lapangan.
Teddy menyampaikan target penyelesaian pembangunan rumah hunian di beberapa wilayah terdampak. “Dalam dua minggu ke depan rumah hunian di Aceh Utara, Aceh Pidie, Tapanuli Selatan, Tanah Datar, Padang Pariaman dan Agam akan jadi dan siap digunakan,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis, Kamis (8/1/2026).
Selain hunian, pemerintah juga memprioritaskan pembersihan dan pemulihan fasilitas umum seperti jalan, rumah sakit, sekolah, pasokan air bersih, dan perkantoran. Kementerian Pekerjaan Umum berkolaborasi dengan BUMN Konstruksi, termasuk PT PP (Persero) Tbk (PTPP), untuk mempercepat pemulihan infrastruktur vital guna mengembalikan mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Pembangunan hunian tambahan di Aceh ditargetkan selesai pada awal Februari. Pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk menyesuaikan kebutuhan warga terdampak yang beragam. “Ada yang ingin disiapkan hunian, ada yang ingin memperbaiki sendiri, ada yang ingin pindah daerah mengikuti keluarganya yang lain dan lain sebagainya,” jelas Teddy.
Dalam fase tanggap darurat hingga pemulihan awal, dukungan BUMN konstruksi sangat krusial. PT PP (Persero) Tbk (PTPP) aktif terlibat dalam pembukaan akses jalan, penanganan longsor, serta pemulihan konektivitas antardaerah di Aceh dan Sumatera Utara, termasuk pada ruas strategis Bireuen-Takengon.
Memasuki fase pemulihan lanjutan, PTPP bersama Danantara dan BP BUMN fokus pada penyediaan hunian sementara (huntara). Pemerintah menargetkan penyediaan hingga 15.000 unit huntara dalam tiga bulan ke depan di berbagai wilayah terdampak bencana. PTPP sendiri terlibat dalam pembangunan 600 unit huntara di Aceh Utara.
Khusus di Aceh Tamiang, Danantara menginisiasi pembangunan 600 unit huntara, dengan PTPP bertanggung jawab pada tahap awal sebanyak 94 unit. Hunian sementara ini dibangun dengan sistem panggung dan dilengkapi fasilitas pendukung seperti MCK, tandon air, musala, jalan pedestrian, drainase, serta sistem utilitas kawasan. Hingga awal Januari 2026, 30 unit telah selesai, sisanya ditargetkan rampung bertahap.
Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, menegaskan pentingnya penyediaan hunian sementara sebagai bagian dari proses kebangkitan masyarakat pascabencana. “Pemulihan tidak berhenti pada perbaikan akses dan infrastruktur. Warga juga membutuhkan tempat tinggal yang aman agar bisa kembali menata aktivitas sehari-hari. Melalui kolaborasi yang diinisiasi Danantara, PTPP mendukung penyediaan hunian sementara ini sebagai ruang transisi sebelum pemulihan jangka menengah dan panjang berjalan,” ujar Joko.
Ia menambahkan, komitmen PTPP berlanjut hingga tuntas. “Kami percaya pemulihan infrastruktur adalah fondasi awal agar masyarakat dapat bangkit dan kembali bergerak. PTPP akan terus hadir, bekerja, dan mendampingi proses pemulihan ini sampai tuntas,” tutup Joko.
Melalui koordinasi lintas kementerian dan dukungan BUMN konstruksi, pemerintah berharap proses pemulihan pascabencana berjalan menyeluruh, mencakup aspek infrastruktur, sosial, dan ekonomi masyarakat terdampak.
