Nunukan – Viral di media sosial video seorang siswa SMP di perbatasan Indonesia-Malaysia yang melakukan aksi dan berorasi di tengah jalan berlumpur tanpa alas kaki. Aksi ini dilakukan untuk menuntut perbaikan jalan yang kondisinya memprihatinkan. Peristiwa dalam video tersebut terjadi pada Sabtu (31/1/2025).
Aksi Siswa di Tengah Jalan Berlumpur
Dalam video tersebut, seorang siswa bernama Gilbert Christian terlihat berdiri di ruas jalan yang menghubungkan Pa’ Kebuan dan Long Umung. Kondisi jalan tampak sangat buruk, hanya berupa tanah liat yang becek dan penuh lubang. Kondisi ini memaksa Gilbert melepas sepatunya agar dapat berdiri dengan stabil saat menyampaikan orasinya. Aksi ini turut didampingi oleh belasan warga Krayan Timur yang mengenakan atribut adat Dayak Lundayeh.
Mereka membentangkan poster yang berisi tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto agar memberikan perhatian serius terhadap pembangunan di wilayah perbatasan. Gilbert, yang merupakan siswa kelas 2 SMP Negeri 1 Krayan Timur, menegaskan bahwa bagi para pelajar di wilayah perbatasan, perbaikan infrastruktur jauh lebih mendesak ketimbang program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah.
“Kami tidak membutuhkan makanan bergizi gratis, melainkan membutuhkan perbaikan jalan!” seru Gilbert dalam orasinya.
Tuntutan Warga dan Surat Terbuka untuk Presiden
Kepala Desa Pa’ Betung, Aprem Rining, mengonfirmasi bahwa aksi tersebut merupakan murni inisiatif dari warga dan siswa yang merasa jenuh dengan kondisi jalan yang tak kunjung diperbaiki. “Itu inisiatif dari hati nurani mereka sendiri. Setiap hari mereka harus melewati jalan itu untuk ke sekolah, perjalanannya bisa satu jam. Motor sering amblas, bahkan mereka sering harus jalan kaki tanpa sepatu karena lumpur terlalu dalam,” ujar Aprem saat dihubungi pada Minggu (1/2/2026).
Dalam aksi tersebut, warga juga menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo yang memuat empat poin utama. Poin-poin tersebut meliputi pemenuhan hak dasar masyarakat perbatasan, keadilan dalam pembangunan infrastruktur jalan yang bersumber dari APBN, percepatan dan kepastian komitmen pemerintah pusat dan provinsi, serta permintaan kehadiran nyata pemerintah di lapangan, bukan sekadar melihat Krayan dari atas peta.
“Warga sebenarnya tidak menolak program pemerintah pusat, namun mereka meminta skala prioritas. Hasil bumi kami di Krayan ini melimpah, untuk makan kami rasa cukup. Alangkah baiknya anggaran makan gratis itu kalau bisa dialihkan atau diutamakan untuk membangun jalan dulu. Kami ingin pembangunan yang merata seperti di Jawa,” tegas Aprem.
