Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian resmi ditugaskan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Penugasan ini ditindaklanjuti dengan pertemuan strategis yang melibatkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Ketua Satgas Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon. Pertemuan tersebut digelar di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta.
Fokus Pemetaan dan Percepatan Rehabilitasi
Pertemuan ini bertujuan untuk membahas perkembangan terkini penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatra, serta memetakan langkah-langkah konkret untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. “Intinya adalah kita membaca atau memetakan situasi saat ini, setelah tanggap darurat beberapa daerah ada yang sudah selesai, ada juga yang masih melanjutkan tanggap darurat untuk 15 hari ke depan,” ujar Tito dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (8/1/2026).
Berdasarkan pemantauan lapangan, dari total 52 kabupaten/kota yang terdampak di tiga provinsi tersebut, sebagian besar wilayah telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Pemulihan ini terlihat dari berfungsinya kembali roda pemerintahan daerah, pulihnya konektivitas jalan utama, kembalinya layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta mulai bergeraknya aktivitas ekonomi masyarakat.
Perhatian Khusus untuk Daerah Terdampak
Meskipun demikian, Tito mengakui bahwa masih ada sejumlah daerah yang memerlukan perhatian khusus agar dapat segera pulih sepenuhnya. Di Provinsi Aceh, dari 18 kabupaten/kota yang terdampak, 11 daerah telah berangsur normal, sementara tujuh daerah lainnya masih menjadi prioritas penanganan lanjutan. Kondisi serupa juga dilaporkan terjadi di Sumut dan Sumbar, di mana mayoritas wilayah telah memasuki fase pemulihan, namun beberapa daerah tetap mendapat perhatian ekstra sesuai dengan tingkat dampak bencana yang dialami.
Pemulihan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar
Pemerintah terus berupaya memastikan pemulihan infrastruktur dasar, terutama jaringan jalan, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Hampir seluruh ruas jalan nasional di ketiga provinsi tersebut telah kembali terhubung. Sementara itu, perbaikan jalan non-nasional terus dikerjakan secara bertahap oleh Kementerian PU bersama dengan unsur TNI, Polri, dan pemerintah daerah (Pemda).
Di sektor pelayanan dasar, Tito memastikan bahwa seluruh rumah sakit umum daerah di kabupaten/kota yang terdampak telah kembali beroperasi. Pemerintah pusat juga memberikan dukungan berkelanjutan untuk pemulihan fasilitas kesehatan, pendidikan, serta sarana pemerintahan hingga ke tingkat desa, demi optimalnya pelayanan kepada masyarakat.
Pendataan Rumah Rusak dan Pembentukan Posko
Terkait penanganan pengungsi, Tito menekankan pentingnya percepatan pendataan rumah yang rusak. Data ini menjadi dasar penyaluran bantuan stimulan perumahan. Pemerintah daerah diminta untuk segera menyampaikan data secara bertahap tanpa harus menunggu seluruh proses pendataan selesai. “Yang ada dulu dikumpulkan, jadi kita istilahnya datanya data bergelombang, data bertahap,” tegas Tito.
Sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemulihan, Satgas akan membentuk posko nasional di Jakarta dan Banda Aceh. Posko ini akan berfungsi sebagai pusat koordinasi, pengendalian, dan penyebaran informasi, sekaligus menjadi media center untuk menyampaikan perkembangan penanganan pascabencana secara berkala kepada publik. “Kami akan berangkat ke Aceh untuk melakukan rapat koordinasi yang lebih teknis lagi … saya juga nanti akan ke Sumatera Utara dan Sumatera Barat,” jelas Tito.
