Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat perdana Panitia Khusus (Pansus) terkait penyelesaian reforma agraria pada Rabu (21/1/2026). Rapat kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, ini dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri dari berbagai kementerian strategis.
Pembahasan Ribuan Desa Tertinggal
Rapat yang diselenggarakan di Ruang Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, ini mengagendakan pembahasan mengenai ribuan desa di Indonesia yang masih berstatus tertinggal. Saan Mustopa, yang juga Koordinator Tim Pansus Reforma Agraria DPR RI, menyatakan bahwa undangan kepada Menteri Desa, Menteri ATR/BPN, Menteri Transmigrasi, Menteri Kehutanan, dan perwakilan Kemendagri didasari oleh banyaknya masukan terkait kondisi desa-desa tersebut.
“Hari ini berdasarkan juga banyak masukan kenapa rapat pertama ini kita mengundang Menteri Desa ATR/BPN, Transmigrasi, Kehutanan, dan juga Kemendagri ini terkait dengan desa-desa yang masih, ada ribuan desa di Indonesia ini yang masih kategori tertinggal,” ujar Saan dalam rapat.
Akses Terhambat Akibat Kawasan Hutan
Saan Mustopa menjelaskan bahwa salah satu kendala utama peningkatan infrastruktur dan berbagai upaya pembangunan di desa tertinggal adalah minimnya akses. Hal ini seringkali disebabkan oleh status desa yang berada di dalam kawasan hutan.
“Nah kenapa di sini masuk dalam kategori tertinggal karena ada dalam statusnya di kawasan hutan sehingga akses untuk bisa melakukan berbagai upaya itu agak terhambat dengan status alasannya status desanya yang ada dalam kawasan,” jelas Saan.
Dampak dari status kawasan hutan ini dirasakan oleh jutaan penduduk desa, terutama terkait pelayanan publik dan ketersediaan infrastruktur.
DPR Minta Penjelasan Rinci dari Menteri
Dalam rapat perdana ini, DPR RI meminta penjelasan yang rinci dari para menteri mengenai data dan kondisi terkini desa-desa tertinggal. Tujuannya adalah untuk merumuskan langkah penyelesaian yang efektif.
“Dan ini juga tentu berdampak terhadap jutaan rakyat kita penduduk yang ada di desa itu untuk bisa mendapatkan berbagai akses apakah akses kemudahan infrastruktur, pelayanan, semua itu berdampak ke penduduk di sekitar desa itu,” kata Saan.
“Berangkat dari itu semua kita ingin dalam kesempatan rapat pertama ini mendapatkan data penjelasan dan nanti kita rumuskan penyelesaiannya terkait dengan itu seperti apa. Tapi hari ini kita ingin mendengarkan, mendapatkan penjelasan nanti dari Menteri Desa, ATR/BPN, Menteri Transmigrasi, dan juga Kemendagri, biar nanti kita tahu jumlah desa yang pastinya seperti apa,” imbuhnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki.
