Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum/PDAM) Kota Padang. Ia mendesak Wali Kota Padang, Fadly Amran, untuk segera mencopot Direktur Utama PDAM menyusul keluhan masyarakat yang tak kunjung usai terkait pasokan air bersih.
Dukungan Pusat Tak Dioptimalkan
Andre Rosiade menegaskan bahwa pemerintah pusat telah memberikan dukungan maksimal kepada PDAM Padang, termasuk pembangunan bendungan dan fasilitas pendukung lainnya untuk penanggulangan bencana banjir bandang serta pemenuhan kebutuhan air bersih. Namun, ia menyayangkan dukungan tersebut belum dioptimalkan.
“Pemerintah pusat sudah bantu, sudah memberikan segala macam fasilitas, dari bendungan dan lainnya, tapi sampai detik ini PDAM enggak serius,” ujar Andre dalam keterangannya, Kamis (22/1/2026).
Politisi Partai Gerindra ini menambahkan bahwa timnya telah mengumpulkan data lengkap mengenai persoalan yang dihadapi PDAM Padang. Ia mendesak Wali Kota Fadly Amran untuk bertindak tegas dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran manajemen PDAM.
“Kalau Pemko enggak mau memperbaiki, ya ganti saja. Kalau enggak mampu, copot,” tegas Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI tersebut.
Desakan Audit dan Pemeriksaan
Andre Rosiade juga meminta aparat penegak hukum untuk turun tangan melakukan audit dan pemeriksaan terhadap pengelolaan PDAM Padang. Ia mengaku prihatin dan marah melihat keluhan masyarakat yang terus berulang tanpa solusi konkret.
“Saya minta juga Polda periksa itu. Kenapa rakyat sudah menjerit-jerit? Saya minta Polda juga cek PDAM itu,” imbuhnya.
Kritik dari DPRD Padang
Kritik serupa juga disampaikan oleh Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang, Wahyu Hidayat. Ia menilai jajaran direksi Perumda Air Minum Kota Padang gagal menangani krisis air bersih, khususnya di wilayah terdampak banjir bandang, karena dinilai tidak memiliki kepekaan terhadap kondisi darurat yang dialami masyarakat.
Menurut Wahyu, manajemen PDAM terkesan kaku dan tidak kooperatif, bahkan dalam situasi darurat. Ia mencontohkan penolakan Dirut PDAM Hendra Pebrizal terhadap usulan dari Balai Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk menarik pipa guna mempercepat suplai air bersih.
“Dirut PDAM keberatan, katanya akan mengganggu pelayanan. Padahal ini kondisi darurat. Dia lebih mengutamakan pelayanan rutin daripada keadaan darurat, sementara warga Kota Padang mengalami dampak sosial yang berat,” ujar Wahyu.
Wahyu mengungkapkan bahwa DPRD Padang telah berulang kali memberikan peringatan melalui rapat koordinasi. PDAM diminta memetakan wilayah yang tidak terjangkau suplai air agar distribusi bantuan tepat sasaran. Namun, langkah tersebut dinilai belum memberikan dampak nyata.
“Sense of crisis dari awal memang enggak ada, dan itu terlihat jelas,” tegasnya.
Atas buruknya koordinasi dan lambannya penanganan di lapangan, Wahyu secara tegas mendukung langkah evaluasi total dan pencopotan Direktur Utama PDAM oleh Wali Kota Padang.
“Harus dicopot. Dirut PDAM enggak punya sense of crisis sejak awal, padahal DPRD sudah berkali-kali mengingatkan,” pungkasnya.
