Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menegaskan bahwa kasus keracunan makanan yang menimpa siswa sekolah merupakan pelanggaran terhadap hak dasar anak atas kesehatan dan rasa aman dalam memperoleh layanan publik. Pernyataan ini disampaikan usai menjenguk korban keracunan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, pada Selasa (13/01/2026).
“Korban mayoritas adalah anak-anak sekolah. Mereka seharusnya mendapatkan makanan bergizi yang aman, bukan justru makanan yang menimbulkan sakit,” ujar Pigai dalam keterangan tertulis.
Pigai menduga keracunan ini disebabkan oleh kelalaian petugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak menerapkan standar kebersihan dan keamanan pangan secara ketat. “Saya berkesimpulan makanannya tidak higienis sehingga menyebabkan mereka sakit. Rata-rata korban mengalami gejala yang sama karena mengonsumsi makanan yang sama dan berasal dari SPPG yang sama,” jelasnya.
Menindaklanjuti kejadian tersebut, Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM RI) akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG. Evaluasi ini akan mencakup pengelolaan dapur, kebersihan peralatan masak, proses distribusi, hingga sistem pengawasan di lapangan guna memastikan standar keamanan pangan terpenuhi.
Pigai menekankan bahwa pengawasan kualitas dan higienitas makanan dalam program MBG secara nasional tidak boleh dilonggarkan. “Kami akui masih ada kekurangan dalam pelaksanaan MBG. Kejadian di Grobogan harus menjadi pelajaran penting agar tidak terulang di daerah lain,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa MBG merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia yang wajib dilakukan negara untuk mewujudkan masyarakat yang kenyang, sehat, dan cerdas. “MBG dirumuskan dengan tulus demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten,” tutup Pigai.
