Pemerintah memastikan Dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) untuk tiga provinsi terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, akan dikembalikan sesuai pagu tahun 2025. Kebijakan ini disepakati oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat di Hambalang, Bogor, pada Sabtu (17/1/2026).
TKD Dikembalikan Penuh untuk Tiga Provinsi
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan bahwa total pengembalian TKD untuk ketiga provinsi tersebut mencapai Rp 10,6 triliun. “Presiden kemudian sudah memutuskan tadi bahwa seluruh provinsi, kabupaten/kota, tiga ini, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, transfer keuangan daerahnya disamakan dengan di tahun 2025. Dengan kata lain ya ditambahnya angkanya totalnya menjadi Rp 10,6 triliun,” kata Tito kepada wartawan di rumah dinasnya, Jalan Widya Candra, Jakarta Selatan.
Rincian pengembalian TKD tersebut adalah sebagai berikut:
- Aceh: Rp 1,6 triliun untuk 23 kota dan kabupaten.
- Sumatera Utara: Rp 6,3 triliun untuk 33 kota dan kabupaten.
- Sumatera Barat: Rp 2,7 triliun untuk 19 kabupaten dan kota.
Mendagri Tito Karnavian memastikan bahwa seluruh kota dan kabupaten di ketiga provinsi tersebut akan menerima pengembalian TKD secara utuh, tanpa terkecuali. Hal ini didasari pertimbangan bahwa wilayah-wilayah tersebut terdampak secara sosial dan ekonomi akibat bencana.
Dampak Bencana Meluas ke Wilayah Sekitar
Tito Karnavian menambahkan bahwa dampak bencana tidak hanya dirasakan oleh wilayah yang secara langsung terkena banjir dan longsor, tetapi juga meluas ke daerah sekitarnya. “Dan beliau langsung memutuskan tadi diberikan kepada seluruh kabupaten/kota di dan provinsi di tiga provinsi ini. Kenapa? Karena inilah bencana-bencana provinsi. Jadi meskipun misalnya di Aceh itu ada 18 yang terdampak dari 23, tapi empatnya lagi juga mengalami problema,” jelasnya.
Sebagai contoh, di Sumatera Utara, meskipun Kota Sibolga terdampak langsung oleh lumpur yang mengakibatkan terputusnya akses jalan, dampaknya juga dirasakan oleh Kabupaten Nias. Terputusnya pasokan ke Sibolga, yang merupakan pintu pelabuhan menuju Nias, menyebabkan kenaikan harga di seluruh kabupaten di Nias.
“Gunung Sitoli tuh ya itu akhir Desember lalu itu tertinggi, tertinggi inflasi dari 98 kota se-Indonesia, meskipun dia enggak terdampak banjir longsor tapi terdampak karena efek banjir longsor di sekitarnya, Kota Sibolga khususnya,” sambung Tito, merujuk pada inflasi yang tinggi di Gunung Sitoli akibat efek domino bencana di wilayah sekitarnya.
